Perkembangan politik di dunia Dampak dari Perang Dunia II sangat luas dalam berbagai aspek kehidupan,misalnya: 1.Lahirnya organisasi perdamaian dunia (PBB) Organisasi ini fokus memelihara perdamaian dunia yang dirintis oleh The Big Five Country.Namun perkembangan sekarangatut dipertanyakan kesanggupannya/kinerjanya,karena lebih didominasi oleh pengaruh negara besar terutama Amerika. 2.Kemerdekaan bagi bangsa-bangsa Asia-Afrika . Bangsa iniyang sebelumnya menjadi objek penjaajahan.Proses dekolonisasi ini dipercepat adanya kesadaran akan persamaan hak sesama bangsa sebagaimana tercantum dalam piagam PBB. 3.Polarisai dunia. Hal ini ditandai dengan fenomena baru lahirnya negara adikuasa dan perang dingin. Apa itu Negara Adikuasa/Superpower? Adalah negara besar yang mampu mempengaruhi negara-negara lain dengan kekuatan/kekuasaan yang dimilikinya. Ada beberapa faktor yang mendorong negara adikuasa mampu mempengaruhi negara lain : Faktor politik Faktor ideologi Faktor ekonomi Faktor militer Negara-negara kecil yang menjadi kawan atau sekutu negara adikuasa disebut negara satelit.Negara adikuasa yang dimaksud adalah Amerika dan Uni Sovyet.Kedua negara tersebut terus melebarkan sayapnya dengan menanamkan pengaruhnya kepada negara-negara lain.Politik semacam ini dikenal dengan Aliansi(politik mencari kawan). Apa itu Perang dingin ? Adalah ketegangan- ketegangan yang terjadi antara Amerika dan Uni Sovyet di berbagai kawasan. Kejadian yang berhubungan dengan perang dingin diantaranya: Perang Vietnam , Perang Korea , Perang Soviet-Afganistan , Perang sipil Kamboja, Perang sipil Angola , Perang sipil Yunani, Krisis Kongo , Runtuhnya Tembok Berlin, Revolusi Hongaria , Krisis Iran , Krisis misil Kuba Bagaimana dengan negara Indonesia? Pengaruh polarisasi dunia bagi perkembangan di Indonesia sebagai negara yang baru merdeka amat dirasakan.Negara kita juga menjadi ajang perebutan pengaruh dari negara adikuasa tersebut.Hal ini dapat dilihat dari beberapa hal pada periode waktu tertentu. Pada masa perang kemerdekaan(1945-1949): Setelah Amerika,Belgia dan Australia Yang tergabung dalam KTN 1947 membantu menyelesaikan konflik Indonesia –Belanda, maka terjadilah pemberontakan PKI Madiun 1948 dimana tokoh-tokoh komunis banyak yang melarikan diri ke Uni Sovyet. Pada masa demokrasi liberal 1950-1959 : Pada awalnya negara kita mencari dukungan ke barat untuk menyelesaikan masalah Irian(terutama masa kabinet Sukiman),Sistem ekonomi yang diterapkan juga terpengaruh sistem liberal.Percobaan sistem ini berujung pada instabilitas politik sehingga Presiden Soekarno mengeluarkan dekrit 5 Juli 1959 dan kita memasuki sistem baru. Pada masa demokrasi terpimpin(1959-1965) : Kegagalan sistem liberal mendorong sikap anti kolonialisme dan anti barat (Amerika dkk) dan mendorong Indonesia lebih dekat dengan negara sosialis komunis/blok timur(Uni Sovyet dkk).Pada masa ini persaingan Blok Barat dan Blok Timur mencapai puncak nya. Pemerintah Indonesia memainkan peran dengan merintis berdirinya gerakan non blok (GNB) tahun 1961 pertama kali KTT diselenggarakan di Beograd.Namun demikian dilain sisi terutama dalam perebutan Irian Barat persenjataan kita dibantu oleh Uni Sovyet.Selesai masalah Irian Barat tahun 1963 selesai tak lama kemudian meletuslah G.30 S PKI 1965. Periode Orde Baru 1966-1998 : Penegasan politik luar negeri bebas –aktif agaknya mengurangi pengaruh kedua blok dimana kita menciptakan stabilitas kawasan Asia Tenggara dan merintis berdirinya ASEAN tahun 1968. Didalam membangun perekonomian kita minta bantuan IMF yang cenderung didominir oleh negara-negara Barat.Hal ini kadang berakibat kebijakan makro ekonomi kita juga mendapat tekanan dari IMF tadi.Kondisi ini berlangsung terus hingga Orde Baru runtuh karena krisis yang dipicu oleh masalah ekonomi ini terutama tahun 1998. Perkembangan politik di indonesia PERKEMBANGAN POLITIK DAN EKONOMI SERTA PERUBAHAN MASYARAKAT DI INDONESIA DALAM UPAYA MENGISI KEMERDEKAAN A. PERKEMBANGAN POLITIK DI INDONESIA DALAM UPAYA MENGISI KEMERDEKAAN 1. DEMOKRASI LIBERAL Pada masa berlakunya Konstitusi RIS ( 1949 ) dan UUDS ( 1950 ) bangsa kita melaksanakan pesta Demokrasi Liberal dengan menggunakan sistem pemerintahan secara parlementer, di mana kepal negara adalah presiden sedangkan kepala pemerintahan dipimpin oleh Perdana Menteri dan bertanggung jawab pada Parlemen ( DPR ). Pada masa itu situasi politik tidak stabil karena sering terjadi nya pergantian kabinet dan sering terjadi pertentangan politik di antara partai-partai yang ada. Adapun kabinet yang pernah memerintah antara lain a. Kabinet Natsir ( 6 September 1950 – 20 Maret 1951 ) Kabinet ini jatuh karena ada mosi tidak percaya bahwa M. Natsir tidak mampu menyelesaikan masalah Irian Barat dan sering terjadi pemberontakan sehingga muncul gerakan DI/TII, Andi Azis, APRA, RMS dsb. b. Kabinet Sukiman ( 26 April 1951 – 3 April 1952 ) Masalah yang dihadapinya adanya pertukaran nota antara Menlu Ahmad Subarjo dengan Duber AS Merle Cochran tentang bantuan ekonomi dan militer berdasarkan Mutual Security Act ( MSA ) atau UU kerjasama keamanan. c. Kabinet Wilopo ( 3 April 1952 – 3 Juni 1953 ) Masalah yang dihadapinya yaitu : 1. Gerakan separatis di Sumatera dan Sulawesi 2. Peristiwa 17 Oktober 3. Peristiwa Tanjung Morawa d. Kabinet Ali I ( 31 Juli 1953 – 12 Agustus 1955 ) Masalah yang dihadapinya yaitu pemberontakan DI/TII di Jawa Barat, Aceh dan Sulawesi serta pergantian KSAD dari Bambang Sugeng pada Bambang Oetoyo e. Kabinet Burhanudin Harahap ( 12 Agustus 1955 – 3 maret 1956 ) Pada masa ini berhasil melaksanakan Pemilu I dengan 2 periode , tanggal 29 September 1955 memilih anggota DPR dan tanggal 15 Desember 1955 memilih anggota Badan Konstituante. Pemilu I ini dimenangkan oleh 4 partai besar yaitu PNI, Masyumi, NU dan PKI. f. Kabinet Ali II ( 24 Maret 1956 – 14 Maret 1957 ) Masalah yang dihadapinya yaitu timbulnya gerakan anti China dan pemberontakan PRRI/PERMESTA. Strategi dalam pembangunan bangsa indonesia dari masa kemerdekaan hingga reformasi Implementasi Politik dan Strategi Nasional yang Mencakup Bidang-bidang Pembangunan Nasional 1. Visi dan Misi GBHN 1999-2004 Visi politik dan strategi nasional yang tertuang dalam GBHN 1999-2004 adalah terwejudnya Indonesia yang damai, demokratis, berkeadilan, berdaya saing, maju, dan sejahtera dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. 2. Implementasi Polstranas di Bidang Hukum - Mewujudkan lembaga peradilan yang mandiri dan bebas dari pengaruh penguasaan dan pihak mana pun. - Menyelesaikan berbagai proses peradilan terhadap pelanggaran hukum dan hak asasi manusia yang belum ditangani secara tuntas. 3. Implementasi Polstrana di Bidang Ekonomi - Mengembangkan persaingan yang sehat dan adil serta menghindarkan terjadinya struktur pasar monopolistik dan berbagai struktur pasar distortif yang merugikan masyarakan - Melakukan berbagai upaya terpadu untuk mempercepat proses pengentasan masyarakat dari kemiskinan dan mengurangi pengganguran yang merupakan dampak dari krisis ekonomi. 4. implementasi Polstranas di Bidang Politik a. Politik Dalam Negeri b. Politik Luar Negeri c. Peneyelenggara Negara d. Komunikasi, Informasi, dan Media Massa e. Agama f. Pendidikan 5. Implementasi di Bidang Sosial dan Budaya a. Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial b. Kebudayaan, Kesenian dan Pariwisata c. Kedudukan dan Peranan Perempuan d. Pemuda dan olahraga e. Pengembangan Daerah f. Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup 6. Implementasi di Bidang Pertahanan dan Kemanaan - Memperluas dan meningkatkan kualitas kerjasama bilateral bidang pertahanan dan keamanan dalam rangka memeliahara stablitas keamanan regional dan berpartisipasi dalam upaya pemeliharaan perdamainan dunia. a. Kaidah Pelaksanan Garis-garis Besar Haluan Negara tahun 199-2004 yang ditetapkan oleh Majelis Permusyarataan Rakyat dalam sidang umum Majelis Permusyawaratan Rakyat 1999 harus menjadi arah penyelengaran negara bagi Lembaga-Lembaga tinggi negara dan segenep rakyat Indonesia. b. Keberhasian Politik dan strategi Nasional Politik dan strategi nasional dalam aturan ketataannya selama ini dituangkan dalam bentuk GBHN yang ditetapkan oleh MPR dimana pelaksaan dilaksanakan oleh Presiden selaku mandator MPR Pemerintah harus bersih dan berwibaah, bebas dari korupsi, kolusi, dan neopolitik (KKN) guna mencapai cita-cita dan tujuan nasinal. Dengan demikian kesadaran bela negara mega edy. Bela Negara diperlukan untuk mempertahankan keutuhan bela negara diperluakan untuk mempertahankan Keutuhan keutusan Bela Negara diperlukan mempertahankan Keutuhan dan tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sumber: Sejarah Interaktif , Fajar Galih ,http://taufiksayshellow.blogspot.com/2010/04/kewarganegaraan-bab-4.html
